You are here
Home > InfoPedia

Jokowi Dinilai Tolak Draf RUU KPK yang Tidak Ada Dalam Usulan DPR

KPK
Bagikan :

POJOKSIANA.COM. – Dalam suatu siaran pers, Jokowi mengaku menolak beberapa poin pada draf revisi Undang-Undang No.30 Tahun 2002 yang di ajukan DPR tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Jokowi menyatakan ketidaksetujuannya pada beberapa poin draf RUU KPK karena dinilai berpotensi mengurangi efektivitas KPK.

Ada empat poin revisi yang ditolaknya, pertama Jokowi tidak setuju jika KPK harus memperoleh izin dari pihak eksternal untuk melakukan penyadapan. Misalnya harus izin ke pengadilan. KPK cukup memperoleh izin dari dewan pengawasan untuk menjaga rahasia penyadapan.

Kedua penyidik dan penyelidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan saja. Penyelidik dan penyidik KPK boleh berasal dari unsur ASN yang diangkat dari pegawai KPK maupun instansi pemerintah lainnya. “Harus melalui prosedur rekrutmen yang benar,” kata Jokowi.

Ketiga tentang KPK wajib koordinasi dengan kejaksaan agung dalam penuntutan. Karena sistem penuntutan yang berjalan saat ini sudah baik, sehingga tidak perlu diubah lagi.

selanjutnya jokowi tidak setuju perihal pengelolaan LHKPN yang dikeluarkan dari KPK, diberikan kepada kementerian/lembaga lain.

Pengakuan Jokowi tersebut mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Adnan Topan Husodo peneliti ICW menilai penolakan jokowi itu tidak didasarkan pada informasi yang kredibel. Jokowi dinilai menolak hal yang memang tidak pernah diatur dalam RUU KPK.

Dua poin yang di tolak jokowi namun tidak ada dalam usulan draf RUU KPK adalah pertama KPK harus memperoleh izin dari pihak eksternal untuk melakukan penyadapan.

Namun dalam draf Revisi RUU KPK memang tidak ada ketentuan bahwa KPK harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pengadilan. Tetapi hanya diatur bahwa penyadapan dilakasakan oleh izin secara tertulis dari Dewan Pengawas yang termuat dalam pasal 12 draf RUU KPK.

Poin selanjutnya adalah tentang penyidik dan penyelidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan saja. Tetapi menurutnya boleh juga dari unsur ASN.

Namun faktanya dalam pasal 45 draf RUU KPK, telah diatur jika penyidik KPK tak hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan tapi juga dari ASN.

Adnan menyayangkan hal tersebut, “berarti informasinya tidak kredibel. Masa informasi semacam itu dijadikan dasar membuat penyataan resmi, memalukan itu”. di kutip dari laman Kompas.com.

Top