You are here
Home > Pojok

Menggugat Sistem Zonasi PPDB

sistem zonasi ppdb
Bagikan :

POJOKSIANA.COM – Sejak tahun 2017 pemerintah menerapkan system zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sistem itu mengganti cara lama, yakni sistem Penerimaan Siswa Baru (PSB), yang mana calon peserta didik diterima berdasarkan Nilai Ebtanas Murni (NEM).

Tahun ini pemerintah kembali menerapkan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB). Didasari oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2019.

Dalam Permendikbud 51/2019 tersebut diatur bahwa penerimaan murid baru harus dilakukan lewat tiga jalur, yakni dengan system zonasi (jarak rumah dengan sekolah) dengan kuota minimal 90 persen, kuota maksimal 5 persen untuk jalur prestasi serta jalur perpindahan orang tua dengan kuota maksimal 5 persen.

Sejak diterapkan beberapa waktu lalu sistem berbasis zonasi dimulai dan protes masyarakat kian menjamur dimana-mana. Ada yang berdemo sebagian juga menulis surat terbuka ke Presiden.

Protes yang terjadi di berbagai daerah ini, tidak dapat dianggap sebagai angin lalu saja meski tuntutannya tidak harus dituruti. Adanya protes itu menunjukkan terdapat kelemahan dari sistem.

Ditambah lagi laporan dari berbagai daerah bahwa sistem zonasi tidak saja membuat pendaftar di sekolah tertentu membeludak, namun di sisi lain banyak juga sekolah yang kekurangan siswa. Artinya, sistem zonasi belum menghasilkan distribusi yang baik bagi peserta didik.

Kita pun mafhum ketika orangtua tampak frustrasi karena ini sudah memasuki tahun ketiga penerapan. Inilah sesungguhnya tamparan terbesar sistem zonasi. Perbaikan yang berjalan lambat.

Pemerintah harus pula mengakui hal tersebut karena yang menjadi taruhan ialah masa emas pembelajaran siswa. Tiga tahun berarti telah ada tiga generasi peserta didik yang bisa jadi justru dirugikan dengan sistem ini.

Salah satu tujuan sistem zonasi untuk menghapus stigma sekolah favorit  ini adalah akhir dari era sekolah favorit serta pemerataan kualitas pendidikan.

Dalih bahwa sistem tersebut sudah menolong banyak anak ekonomi lemah dalam mengakses fasilitas tidak dapat diterima sepenuhnya sebab akses pendidikan, berikut yang berkualitas, semestinya hak setiap anak. Bukan hanya yang berekonomi lemah, melainkan juga seluruh tingkat ekonomi.

Maka, evaluasi dan perbaikan besar serta harus segera dilaksanakan. Pemerintah juga harus tahu betul bahwa berlarutnya polemik sistem zonasi sama juga dengan bunuh diri. Bagaimanapun mulianya sistem yang dibangun, jika tidak berjalan, tetap saja omong kosong.

Sosialisasi yang minim serta penerapan sistem yang tidak jelas, hanya membuat masyarakat kesulitan mendaftarkan anak dalam sistem zonasi. Ada orang tua yang anaknya ditolak meski jarak rumah sudah berdekatan dengan sekolah. Ada juga orang tua yang masih keliru, mendaftarkan anak tanpa pertimbangan jarak.

Kita patut mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang langsung memerintahkan Mendikbud untuk menambahkan kuota jalur prestasi menjadi 15%. Meski begitu, dengan penambahan kuota ini bukan menjadi solusi akhir bagi polemik yang ada.

BACA JUGA : Ingin Fokus Jadi Pengangguran, Pria ini Tagih Janji JOKOWI

Kebijakan pemerataan akses pendidikan hanya bisa terjadi jika dibangun dengan berdasarkan data riil ketersediaan sekolah dan anak usia sekolah. Keberadaan sistem kartu identitas anak (KIA) sejak tahun lalu terlihat pula kurang termanfaatkan atau terkorelasi dengan baik untuk distribusi fasilitas pendidikan. Semestinya KIA itu menjadi referensi pemerintah untuk cetak biru akses pendidikan kita.  

Basis data yang mukhtahir pulalah yang akan membuat sistem zonasi menjadi masuk di akal. Selama ini, selain untuk pemerataan akses pendidikan, terutama bagi anak ekonomi lemah yang selama ini tersingkirkan, pemerintah telah menjelaskan bahwa sistem zonasi akan membuat permasalahan pendidikan di tiap-tiap tempat lebih cepat terdeteksi dan teratasi.

Sayangnya, janji itu masih terdengar muluk karena hingga kini untuk identifikasi permasalahan distribusi fasilitas saja terlihat kewalahan. Contoh gamblangnya ialah banyaknya SMP di Kabupaten Kendal yang kekurangan murid. Hal serupa terjadi di beberapa daerah.

Sungguh dipertanyakan ketika dalam tiga tahun masalah tersebut tidak juga teratasi. Maka, kita pun mempertanyakan soal pelaksanaan sistem rotasi guru yang dijanjikan juga akan terwujud dengan baik berkat sistem zonasi.

Kita semestinya belajar dari penerapan Kurikulum 2013. Setelah enam tahun kurikulum itu dipraktikkan, hasil kompetensi akademis siswa kita di tingkat internasional tetap rendah. Kesalahannya bisa jadi bukan karena sistem, melainkan hal-hal pendukung yang memang belum siap atau disiapkan. Sistem itu pun tidak bisa sekadar memperjuangkan satu kelompok, tetapi harus pula memastikan seluruh kelompok mendapatkan hak.

Tinggalkan Balasan

Top